Khmer Merah (seringkali disebut Khmer Rouge, yang merupakan namanya dalam Bahasa Perancis) adalah cabang militer Partai Komunis Kampuchea (nama Kamboja kala itu). Khmer adalah nama suku bangsa yang mendiami negara ini.
Pada tahun 1960-an dan 1970-an, Khmer Merah melaksanakan perang gerilya melawan rezim Pangeran Shihanouk dan Jendral Lon Nol. Pada bulan April 1975, Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil menggulingkan kekuasaan dan menjadi pemimpin Kamboja. Ia memerintah sampai tahun 1979 dan dalam masa pemerintahannya, terjadi pembunuhan massal terhadap kaum intelektual dan lain-lain. Setelah diusir oleh orang Vietnam, Khmer Merah masih bercokol di daerah hutan di Kamboja.
Pada dasawarsa 1990-an, Khmer Merah mengundurkan diri ke pegunungan Dongrek. Sudah sekian lama PBB mencoba mendirikan sebuah tribunal untuk mengadili para anggota Khmer Merah. Tetapi upaya ini secara kontinu dijegali oleh banyak politisi Kamboja karena banyak yang memiliki hubungan dengan Khmer Merah. Akhirnya dicapai kompromi pada tanggal 3 Oktober 2004 di mana akhirnya pemerintah mendukung didirikannya sebuah tribunal.
A. KONFLIK VIETNAM KAMBOJA
Khmer Merah (seringkali disebut Khmer Rouge, yang merupakan namanya dalam Bahasa Perancis) adalah cabang militer Partai Komunis Kampuchea (nama Kamboja kala itu). Khmer adalah nama suku bangsa yang mendiami negara ini. Pada awal 1976 pihak Khmer Merah menahan Sihanouk dalam tahanan rumah. Pemerintah yang ada saat itu segera diganti dan Pangeran Sihanouk dilepas dari jabatannya sebagai kepala negara. Kamboja menjadi sebuah republik komunis dengan nama "Kamboja Demokratis" (Democratic Kampuchea) dan Khieu Samphan menjadi presiden pertama.
Pada 13 Mei 1976 Pol Pot dilantik sebagai Perdana Menteri Kamboja dan mulai menerapkan perubahan sosialis terhadap negara tersebut. Pengeboman yang dilakukan pihak AS telah mengakibatkan wilayah pedesaan ditinggalkan dan kota-kota sesak diisi rakyat (Populasi Phnom Penh bertambah sekitar 1 juta jiwa dibandingkan dengan sebelum 1976).
Saat Khmer Merah mendapatkan kekuasaan, mereka mengevakuasi rakyat dari perkotaan ke pedesaan di mana mereka dipaksa hidup dalam ladang-ladang yang ditinggali bersama. Rezim Pol Pot sangat kritis terhadap oposisi maupun kritik politik; ribuan politikus dan pejabat dibunuh, dan Phnom Penh pun ikut berubah menjadi kota hantu yang penduduknya banyak yang meninggal akibat kelaparan, penyakit atau eksekusi. Ranjau-ranjau darat (oleh Pol Pot mereka disebut sebagai "tentara yang sempurna") disebarkan secara luas ke seluruh wilayah pedesaan.
Pada dasarnya konflik antara Vietnam dengan kamboja yang terjadi yang menyebabkan timbulnya invasi oleh Vietnam kepada kamboja antara lain karena di sebabkan oleh beberapa factor antara lain :
• Warisan sejarah yaitu menyangkut adanya batas-batas wilayah yang tidak jelas antara Vietnam dengan kamboja
• Adanya keinginan dari Vietnam untuk memegang kendali atas Indocina termasuk didalamnya adalah Kamboja dan Laos
• Adanya perpecahan antara dua kekuatan besar komunis di dunia yaitu Uni Soviet dan Cina
• Kamboja selalu menjadi daerah rebutan antara Thailand dan Vietnam. Diantara keduanya tidak ingin Kamboja sebagai abut loncatan untuk menyerang negaranya
• Adanya kepentingan, dengan Hanoi’s Blue Print ingin menjadikan Hanoi sebagai sentral kekuatan bagi seluruh Indocina
Intervensi Vietnam Ke Kamboja tahun 1978 dimulai ketika pada 3 Desember 1978, Vietnam mangumumkan bahwa pasukan pemberontak Kamboja telah mendirikan KNUFNS (Front persatuan nasional bagi keselamatan kamboja) dibawah Heng Samrin. Invasi itu dilakukan pada 25 Desember 1978. Invasi menyebabkan Phnom Penh jatuh dan berhasil menggulingkan rezim Pol pot yang pro Beijing pada 7 januari 1979. Selain itu, di saat yang sama KNUFNS memebntuk dewan revolusioner rakyat kamboja (KPRC) dan tanggal 11 januari 1979 memproklamasikan diri sebagai republic rakyat Kamboja.
Dalam invasi yang terjadi banyak terjadi perlawanan dari rakyat Kamboja. Perlawanan tersebut dilakukan fraksi-fraksi perlawanan yang mana fraksi-fraksi tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu :
• Kelompok Khmer Merah pimpinan Pol Pot
• Kelompok anti komunis pimpinan Son Sam atau Khmer People’s National liberation front (KPNLF)
• Kelompok Sihanouk
Pada akhir 1978, Vietnam menginvasi Kamboja. Pasukan Kamboja dikalahkan dengan mudah, dan Pol Pot lari ke perbatasan Thailand. Pada Januari 1979, Vietnam membentuk pemerintah boneka di bawah Heng Samrin, yang terdiri dari anggota Khmer Merah yang sebelumnya melarikan diri ke Vietnam untuk menghindari penmbasmian yang terjadi sebelumnya pada 1954. Banyak anggota Khmer Merah di Kamboja sebelah timur yang pindah ke pihak Vietnam karena takut dituduh berkolaborasi. Pol Pot berhasil mempertahankan jumlah pengikut yang cukup untuk tetap bertempur di wilayah-wilayah yang kecil di sebelah barat Kamboja. Pada saat itu, Tiongkok, yang sebelumnya mendukung Pol Pot, menyerang, dan menyebabkan Perang Tiongkok-Vietnam yang tidak berlangsung lama.
Pol Pot, musuh Uni Soviet, juga memperoleh dukungan dari Thailand dan AS. AS dan Tiongkok memveto alokasi perwakilan Kamboja di Sidang Umum PBB yang berasal dari pemerintahan Heng Samrin. AS secara langsung dan tidak langsung mendukung Pol Pot dengan menyalurkan bantuan dana yang dikumpulkan untuk Khmer Merah. Jumlah korban jiwa dari perang saudara, konsolidasi kekuasaan Pol Pot dan invasi Vietnam masih dipertentangkan. Sumber-sumber yang dapat dipercaya dari pihak Barat menyebut angka 1,6 juta jiwa, sedangkan sebuah sumber yang spesifik, seperti jumlah tiga juta korban jiwa antara 1975 dan 1979, diberikan oleh rezim Phnom Penh yang didukung Vietnam, PRK. Bapa Ponchaud memberikan perkiraan sebesar 2,3 juta—meski jumlah ini termasuk ratusan ribu korban sebelum pengambil alihan yang dilakukan Partai Komunis.
Amnesty International menyebut 1,4 juta; sedngkan Departemen Negara AS, 1,2 juta. Khieu Samphan dan Pol Pot sendiri, masing-masing menyebut 1 juta dan 800.000. Pasca pemerintahan Partai Komunis Pol Pot Pol Pot mundur dari jabatannya pada 1985, namun bertahan sebagai pemimpin de facto Partai Komunis dan kekuatan yang dominan di dalamnya. Pada 1989, Vietnam mundur dari Kamboja. Pol Pot menolak proses perdamaian, dan tetap berperang melawan pemerintah koalisi yang baru. Khmer Merah bertahan melawan pasukan pemerintah hingga 1996, saat banyak pasukannya yang telah kehilangan moral mulai meninggalkannya. Beberapa pejabat Khmer Merah yang penting juga berpindah pihak.
Pol Pot memerintahkan eksekusi terhadap rekan dekatnya Son Sen dan sebelas anggota keluarganya pada 10 Juni 1997 karena mencoba mengadakan persetujuan dengan pemerintah (kabar tentang ini tidak diketahui di luar Kamboja selama tiga hari). Pol Pot lalu melarikan diri namun berhasil ditangkap Kepala Militer Khmer Merah, Ta Mok dan dijadikan tahanan rumah seumur hidup. Pada April 1998, Ta Mok lari ke daerah hutan sambil membawa Pol Pot setelah sebuah serangan pemerintah yang baru. Beberapa hari kemudian, pada 15 April 1998, Pol Pot meninggal - kabarnya akibat serangan jantung. Jasadnya kemudian dibakar di wilayah pedesaan, disaksikan oleh beberapa anggota eks-Khmer Merah.
Pada tanggal 9 November 1953, Perancis melepaskan Kamboja untuk menjadi sebuah negara merdeka. Dan Raja Norodom Sihanouk kembali ke Kamboja. Pada tahun 1955, untuk melepaskan dirinya dari segala bentuk pelarangan yang di buat untuk raja oleh perundang-undangan Kamboja, Norodom Sihanouk melepaskan tahta kerajaan yang di turunkan dari ayahnya, Norodom Suramarit, dan memasuki dunia politik. Selama pemilihan berturut-turut, pada tahun 1955, 1958, 1962 dan 1966, partai dari Norodom Sihanouk selalu memenangkan setiap bangku di parlemen. Pada bulan Maret 1969, Pesawat Amerika mulai membom Kamboja untuk menghalangi jejak dan penyusupan dari tentara Vietkong. Pengeboman tersebut berakhir sampai tahun 1973.
Pada tahun 1970, ketika Norodom Sihanouk sedang berada di Moskow dalam sebuah kunjungan kenegaraan, Marsekal Lon Nol melakukan sebuah kudeta di Phnom Penh. Lon Nol menghapus bentuk kerajaan dan menyatakan Kamboja sebagai sebuah negara republik. Norodom Sihanouk memilih untuk tetap tinggal di Peking, ia memimpin pemerintahan dalam pelarian dan Bangsa Khmer Merah merupakan bagian dari pemerintahan tersebut. Selama beberapa tahun, Khmer Merah makin lama makin menaklukkan dan menguasai wilayah Kamboja, sampai pada akhirnya hanya Phnom Penh yang tersisa di bawah kekuasaan pemerintahan Lon Nol.
Pada tanggal 17 April 1975, Khmer merah masuk ke dalam kota Phnom Penh. Dalam beberapa hari, mereka menghukum mati sejumlah besar bangsa kamboja yang tadinya bergabung dengan rezim Lon Nol. Lebih dari 2 juta penduduk Phnom Phen terpaksa keluar dari kota dan pindah kedaerah-daerah penampungan. Phnom Phen menjadi kota mati. Seluruh perekonomian di seluruh negeri berubah di bawah garis keras komunis, Uang sudah hilang dari peredaran. Akibat dari semua itu adalah terjadinya kelaparan dan wabah penyakit di daerah tersebut.
Selama 44 bulan, lebih dari jutaan orang kamboja menjadi korban dan teror dari kelompok khmer merah. Para pengungsi yang berhasil lari ke Thailand menceritakan kekejaman dari hal yang paling buruk yaitu Menghukum mati anak-anak, karena hanya mereka tidak lahir dari keluarga petani dan juga orang vietnam atau orang asli Cina turut di teror dan di bunuh. Siapapun yang di sangka merupakan orang yang berpendidikan, atau menjadi angota dari keluarga pedagang pasti di bunuh dengan cara di pukul sampai mati, bukan dengan di tembak untuk menghemat amunisi mereka.
Pada tanggal 25 Desember 1978, setelah beberapa pelanggaran terjadi di perbatasan antara kamboja dan vietnam, tentara Vietnam menyerang kamboja. Pada tanggal 7 Januari 1979, pasukan Vietnam menduduki Phnom Penh. Pemerintahan Vietnam yang bersahabat ditempatkan disana, Heng Samrin, Seorang tentara gerilya Khmer merah merupakan orang yang pertama kali melarikan diri ke vietnam, memproklamirkan diri sebagai Presiden. Pemerintahan baru Kamboja tersebut tidak di akui dan di kenal oleh negara-negara Barat.
Pada tahun 1982, Tiga kelompok partai yang masih bertahan di Kamboja yaitu Khmer Merah, dan Front kemerdekaan nasional, netral, kedamaian dan kerja sama Kamboja (FUNCINPEC) dari pangeran Sihanouk, serta Front nasional kebebasan orang-orang Khmer yang dipimpin oleh perdana menteri yang terdahulu yaitu Son Sann, membentuk koalisi yang bertujuan untuk memaksa keluar tentara Vietnam.
Pada tahun 1989, pasukan tentara Vietnam mundur dari Kamboja. Pada tanggal 23 Oktober 1991, pemerintahan sebelumnya ditempatkan di Phnom Penh oleh Pemerintahan Vietnam, bersama-sama dengan koalisi dari partai yang masih bertahan, di antara partai itu terdapat Khmer Merah yang menandatangani perjanjian damai di Paris, Perancis. Tiga minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 14 November 1991, Pangeran Sihanouk kembali ke Phnom Penh. Penduduk kota menyambutnya dengan sangat antusias.
Pada tahun 1992, Penguasa Sementara di Kamboja di bawah PBB (UNTAC) ,mengambil alih pemerintahan dari negara ini. Khmer Merah tidak mematuhi pada perjanjian Paris yang menetapkan gencatan senjata. Pada 23 Mei 1993, dalam pemilihan untuk membentuk perundang-undangan, yang di awasi oleh PBB, FUNCINPEC memenangkan 45 % suara, Partai masyarakat Kamboja dari pemerintahan yang berada di tangan Vietnam mendapatkan 38 % suara. FUNCINPEC dan CPP setuju untuk membentuk pemerintaan koalisi.
Pada 4 September 1981 Sihanouk dan Son Sam menandatangani perjanjian tentang perlawanan bersama melawan pendudukan Vietnam. Sejalan dengan itu pada 22 Juni 1982 di kuala Lumpur terbentuk suatu organisasi yaitu the Coalition Government of Democratic Kampuchea (CGDK). Norodom Sinahouk sebagai presiden, Son Sam sebagai perdana menteri dan Khieu Samphan sebagai wakil presiden untuk urusan luar negeri. Markas besarnya di Phnom Thmei (wilayah Kamboja).
Pihak Amerika Serikat tidak mengakui CGDK sebagai wakil sah Kamboja di PBB pada tanggal 17 Juli 1990. kemudian 10 September 1990 terbentuk Supreme National Council beranggotakan 6 dari State of Cambodia (Hun Sen) dan 6 dari National Cambodia Resistance (gab 3 Fraksi perlawanan). Dalam sidang pertama SNC di Jakarta pada juni 1991, Sinahouk diangkat sebagai pemimpin SNC dan Hun Sen sebagai wakilnya.
B. USAHA PERDAMAIAN
Untuk mengatasi permasalah konflik yang mengakibatkan terjadinya invasi Vietnam ke Kamboja usaha yang dilakukan untuk jalan perdamaian diantara keduanya di antaranya :
• Resolusi PBB No 34/22 1979, No 35/6 1980, No 36/5 1981 yang isinya tentang penarikan mundur tentara asing dari Kamboja
• Diadakan Jakarta Informal Meeting I (JIM I) pada tanggal 25-29 Juli 1988 dan Jakarta Informal Meeting II (JIM II) pada tanggal 19-21 Februari 1989
• 16 Oktober 1991 diadakan misi pendahuluan PBB : Unamic (United Nation Advance Mission in Cambodia)
• Diadakan Konferensi internasional Kamboja di Paris pada tanggal 23 oktober 1991. Dan penandatanganan perjanjian perdamaian Kamboja yang isinya :
a) PBB membentuk UNTAC (united nation transitional authority in Cambodia. Yang tugasnya diantaranya melucuti senjata, membantu pemerintahan dan mengorganisasikan pemilu
b) Pengambilan keputusan oleh SNC dibawah Sihanouk
c) Administrasi dibawah control PBB
d) Senjata dan kekuatan asing harus segera meninggalkan kamboja
e) Demobilisasi tentara 70 persen sebelum pemilu
f) Mendidik para pemilu dan mengurus aspek pemilu
g) Menghormati hak-hak asasi manusia
h) Pengungsi Kamboja punya hak untuk kembali
i) Penandatanganan perjanjian oleh 18 negara
• UNTAC dibawah pimpinanYasushi Akhasi, Indonesia mengirikan pasukan garuda XII terdiri atas :
a) Garuda XII A : Letkol (inf) Erwin Sedjana
b) Garuda XII B : Letkol (inf) Ryanmizard Ryakudu
c) Garuda XII C : Letkol (inf) Darmawi Chaldir
• 24-29 Mei 1992 diadakan pemilu di kamboja. FUNDCIPEC (front united national for an independent neutral peaceful and co-operative Cambodia) : front kessatuan nasional bagi kemerdekaan, netralitas, perdamaian, dan kerjasama kamboja, menang 58 kurs atau 46 persen, sedang CPP (Cambodian peoples party) memperoleh 51 kursi atau 38 persen. Sinahouk sebagai pemimpin tertinggi, perdana menteri terdiri dari dua orang yaitu Norodom Ranarith dan Hun Sen.
• 5-6 Juli 1997 terjadi perebutan kekuasaan oleh Hun Sen saat Ranarith berada diparis
• Bulan juli 1998 diadakan pemilu di kamboja, CPP merebut 64 dari 122 kursi. Untuk mendapat pengakuan internasional hun Sen mengajak ranarith membentuk pemerintahan koalisi
• Sejak 30 November 1998, Hun Sen menjadi perdana menteri penuh kamboja dan ranarith menduduki jabatan kedua lembaga tinggi majelis nasional.
• Dalam KTT ASEAN di Hanoi tanggal 15-16 Desember 1998, Kamboja diterima secara resmi sebagai anggota ASEAN ke-10.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar