Pada bulan Agustus 1965 Soekarno menarik Indonesia dari hubungan-hubungan yang masih tersisa dengan dunia kapitalis (Dana Moneter Internasional/IMF, Interpol, Bank Dunia). Kini struktur sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia hampir runtuh. Inflasi sangat tinggi, dengan harga-harga barang naik sekitar 500 persen selama setahun itu.Diduga harga beras pada akhir tahun 1965 sedang naik sebesar 900 persen setiap tahun. Kurs pasar gelap untuk rupiah terhadap dolar Amerika jatuh dari Rp 5.100,00 pada awal tahun 1965 menjadi Rp 17.500,00 pada kuartal ketiga tahun itu dan Rp 50.000,00 pada kuartal keempat.
Rakyat kesulitan mendapat kebutuhan pokok. Defisit saldo neraca pembayaran dan defisit keuangan pemerintah sangat besar (1965 : defisit 200% APBN). Jumlah pendapatan pemerintah rata-rata Rp 151 juta (’55-65), sedangkan pengeluaran rata-rata 359 juta atau lebih dari 100% pendapatan. Kegiatan sektor pertanian dan sektor industri manufaktur relatif terhenti karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung. Tingkat inflasi sangat tinggi, mencapai lebih dari 300 - 500% per tahun.
Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno dan PKI meluntur. Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Suharto-Nasution untuk menaikkan gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya; merekapun menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka.
Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan keenam jenderal tersebut, yang berakibat adanya gerakan anti terhadap PKI dan timbul pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali serta tempat-tempat lainnya.
Pemerintah melakukan Devaluasi pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa orde lama banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.
Di kota-kota besar, kota-kota kecil, dan desa-desa kaum komuis maupun yang anti komunis merasa yakin akan cerita-cerita tentang sedang dipersiapkannya regu-regu pembunuh dan sedang disusunnya daftar calon para korbannya. Ramalan-ramalan, pertanda-pertanda, dan tindak kekerasan merajalela. Sejak akhir bulan September dengan berkumpulnya puluhan ribu tentara di Jakarta dalam rangka mempersiapkan peringatan Hari Angkatan Bersenjata pada tanggal 05 Oktober, dugaan-dugaan tentang akan terjadinya kudeta menjadi semakin santer. Pada tanggal 20 September,Yakni akhirnya mengumumkan bahwa angkatan darat menetang pembentukan “angkatan kelima”
Pada tanggal 30 September malam sampai 01 Oktober 1965 ketegangan-ketegangan meletus karena terjadinya percobaan kudeta di Jakarta.Pada tanggal 30 September 1965 malam struktur yang lemah tersebut hancur.Kejadian itu berlangsung berbulan-bulan sebelum akibat-akibatnya menjadi jelas, tetapi perimbangan kekuatan-kekuatan yang bermusuhan yang mendukung demokrasi terpimpin telah berakhir.
Memasuki tahun 1966 mengalami peralihan pemerintahan dari tangan Soekarno (Orde Lama) ke tangan Soeharto(Orde Baru) banyak kalangan menilai ini juga peralihan paham dari sosialis ke kapitalis. Kondisi saat itu benar-benar memperihatinkan bagi rakyat. Pemerintah melakukan beberapa sasaran kebijakan terutama untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada Orde Lama. Presiden Soeharto memulai Orde Baru dalam dunia pemerintahan Indonesia dengan mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
Beberapa langkah-langkah yang diambil Soeharto yang berkaitan dengan social ekonomi pada awal pemerintahannya ialah meminjam dana moneter IMF untuk perbaikan ekonomi Indonesia, kemudian ada sedikit langkah diskriminasi bagi orang tionghoa yang pada saat itu disingkirkan dari dunia politik praktis dan pembatasan-pembatasan ruang gerak seperti pelarangan seni barongsai, tidak adanya Hari raya Imlek, dan pelarangan penggunaan bahasa mandarin. Langkah-langkah tersebut disinyalir diambil karena arah politik Soeharto lebih ke dunia barat (Amerika) sedangkan tionghoa merupakan paham komunis sosialis. Akan tetapi kondisi ini terus diperjuangkan oleh orang-orang Tionghoa sehingga orang tionghoa boleh tetap bergerak, dan justru pergerakan mereka berkembang di perekonomian Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar